Interaksi di antara 4 faktor yang terdiri dari kadar kemauan politik, kelembagaan politik, hukum dan perundang-undangan serta tradisi birokrasi di Indonesia saat ini belum memungkinkan untuk keberhasilan pemberantasan mafia hukum. Keempat faktor itu sama-sama mendukung untuk apa yang boleh disebut sebagai supremasi jahatokrasi (kekuatan kejahatan) yang membuat Indonesia belum akan beranjak dari keterpurukan.
Melihat pengaruhnya terhadap keseluruhan wacana dan tindakan pemberantasan mafia hukum, keempat faktor yang berinduk kepada faktor kemauan politik pemimpin tertinggi itu berkedudukan sebagai variable utama. Faktor-faktor itu dipercaya secara signifikan mempengaruhi nilai sosial budaya, sosial ekonomi dan pembentukan civil society.
Dalam posisi kuatnya negara di hadapan masyarakat seperti sekarang ini, maka dengan sendirinya tidak salah jika ia dipersepsikan wajib mampu melakukan tindakan-tindakan besar yang dapat menyeragamkan gerak perlawanan masyarakat terhadap mafia hukum. Tetapi sayangnya pemerintah dengan gaya yang terlalu banyak berharap kepada faktor-faktor di luar dirinya sembari memperbanyak wacana dan instrumentasi artifisial, telah menjelaskan tentang salah satu kunci kegagalan utama negara dalam pemberantasan mafia hukum. Karena itulah kondisi sosial budaya, sosial ekonomi dan eksistensi dan kedudukan civil society masih belum dapat diharapkan untuk memberantas mafia hukum.
Warisan Lama Indonesia
Sebetulnya kondisi buruk ini adalah warisan lama Indonesia ,yang,sayangnya, pada periode pertama pemerintahannya tidak banyak diperhatikan oleh SBY kecuali s
